Kabar dari markas Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York ini layak jadi pengingat buat kita semua. Dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September 2026, kecerdasan buatan (AI) jadi salah satu topik utama yang dibahas. Bukan cuma soal seberapa canggih AI sekarang, tapi soal siapa yang mengawasi dan siapa yang bertanggung jawab saat AI dipakai dalam skala besar.
Sekretaris Jenderal PBB António Guterres menyampaikan sisi terang AI dengan cukup jelas: teknologi ini bisa membantu layanan kesehatan, mempercepat penemuan ilmiah, memperluas peluang, dan meningkatkan kualitas hidup manusia. Buat kita di Indonesia, gambaran itu terasa dekat — AI sudah membantu pekerjaan sehari-hari, dari menulis dan mencari informasi sampai mengolah data usaha.
Lalu, apa yang dikhawatirkan PBB?
Di balik semua potensi itu, ada peringatan yang tak kalah tegas. Tanpa pengamanan yang memadai, AI berisiko menimbulkan kehilangan pekerjaan, memperlebar kesenjangan digital antara negara maju dan negara berkembang — termasuk Indonesia — serta membuka celah penyalahgunaan teknologi. Intinya, menurut Guterres, bahaya terbesar bukan pada teknologinya semata, melainkan pada teknologi yang berjalan tanpa akuntabilitas, kemampuan tanpa pengawasan, dan keputusan yang diambil tanpa transparansi.
Presiden Majelis Umum PBB Khalilur Rahman menambahkan nada yang seimbang: inovasi tidak boleh dihambat, tetapi aturan tetap perlu disiapkan untuk mengantisipasi dampak negatif AI. Jadi pesannya bukan "berhenti memakai AI", melainkan "pakai AI dengan aturan main yang jelas".
Sejumlah negara pun menyampaikan pendekatannya masing-masing. Swiss menekankan regulasi yang membangun kepercayaan publik. Jepang mendorong kerja sama keamanan AI mutakhir. Arab Saudi menyoroti pentingnya etika dan penggunaan yang bertanggung jawab. Sementara Singapura mendorong pengujian teknologi, pembangunan kepercayaan, dan pelaporan insiden lintas negara, termasuk mengantisipasi risiko sistem AI yang makin otonom alias makin bisa berjalan sendiri.
Kenapa ini penting buat pembaca di Indonesia?
Pertama, karena AI sudah masuk ke gawai kita setiap hari. Kita menerima ringkasan berita buatan AI, foto dan video yang tampak nyata padahal hasil olahan mesin, sampai pesan penipuan yang makin meyakinkan. Kalau kita menelan mentah-mentah semua yang tampil di layar, kita gampang jadi korban hoaks dan penipuan.
Kedua, karena kesenjangan digital itu nyata. Tidak semua orang punya akses, perangkat, dan literasi digital yang sama. Kalau AI hanya dinikmati segelintir orang, jurang itu makin lebar. Karena itu, literasi digital — kemampuan memilah informasi, memahami risiko, dan memakai teknologi secara bertanggung jawab — jadi bekal yang sama pentingnya dengan perangkatnya sendiri.
Ketiga, karena aturan dan etika tidak bisa hanya dibebankan ke perusahaan teknologi besar. Sebagai pengguna, kita juga punya peran: memeriksa sumber sebelum membagikan kabar, tidak menyebarkan konten yang belum jelas kebenarannya, dan menjaga data pribadi agar tidak mudah disalahgunakan.
Tiga kebiasaan sederhana saat memakai AI
- Cek dulu sebelum percaya. Bandingkan dengan sumber resmi atau media tepercaya sebelum membagikan kabar yang menghebohkan.
- Jaga data pribadimu. Jangan sembarangan memasukkan data sensitif ke aplikasi atau chatbot yang tidak jelas pengelolanya.
- Tetap jadi pengambil keputusan. Gunakan AI sebagai pembantu, bukan sebagai pengganti akal sehat — apalagi untuk urusan uang, kesehatan, dan hukum.
Teknologi akan terus melesat, dan itu kabar baik. Tapi seperti pesan PBB di atas, kecepatan itu harus diimbangi dengan pengawasan, transparansi, dan tanggung jawab. Buat kamu yang perangkatnya bermasalah — laptop lemot, HP error, atau jaringan rumah dan kantor yang tidak stabil — Zata KomputIndo siap membantu lewat layanan teknisi panggilan di wilayah Jabodetabek. Perangkat yang sehat membuat aktivitas digitalmu lebih aman dan nyaman.
atau hubungi langsung 0898-8201-417 • 🌐 zatakomputindo.com
Zata KomputIndo – One Stop Point Service. Teknisi datang, masalah beres.
Sumber berita: CNBC Indonesia — "PBB Bongkar Kebohongan Besar AI yang Harus Diketahui Warga RI" (23 Oktober 2026).
0 Komentar